PEREKONOMIAN INDONESIA

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

FAKULTAS EKONOMI

PEREKONOMIAN INDONESIA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Pada hakekatnya, setiap Negara menganut sistem ekonomi campuran. Artinya pemerintahnya melakukan campuran tangan terhadap perekonomian. Drajat campur tangan pemerintah tersebut salah satunya dapat dilihat dalam APBN.

Anggaran pemerintah (Govemment Budget) atau APBN adalah suatu daftar terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang direncanakan akan dalah satu tahun (Suparmoko, 2000). Sedangkan menurut Syamsi (1994) anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan macam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.
Dengan demikian APBN mencakup dua hal :

1. Rencana pemerintah dalam menggunakan uang atau pengeluaran; misalnya bagaimana kegiatan pemerintah mendanai pegawai negeri, membiayai transportasi umum, subsidi dan lingkungan, dll.

2. Rencana pemerintah dalam menggalang dana atau penerimaan; seperti beberapa pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, beberapa pendapatan dari sektor migas maupun nonmigas, serta beberapa dana yang harus diperoleh dari pinjaman.

Penerimaan Negara
Sumber pembiayaan pemerintah atau penerimaan Negara dapat diteliti menurut asalnya berdasarkan orientasi dalam negeri dan orientasi lusr negeri.

Secara matematis penerimaan Negara dapat dirumuskan dengan R = Rf + Rd. Rf.
Rd adalah penerimaan yang berasal dari Negara dengan mengurangi daya beli atau permintaan masyarakat domestic. Termasuk Rd adalah seperti penerimaan pajak-pajak dalam negeri (non migas) dan bukan pajak.

Sumber-sumber Penerimaan :
A. Penerimaan Dalam Negeri
I. Penerimaan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri
a. Pajak Penghasilan
b. PPN dan PPnBM
c. PBB
d. BPHTB
e. Cukai
f. Pajak Lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional
a. Bea Masuk
b. Pajak Ekspor

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Sumber daya alam (SDA)
2. bagian Laba BUMN
3. PNBP lainnya
B. Hibah

Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak semenjak periode 1980-an semakin dominan dalam penerimaan Negara, karena penerimaan dari migas menurun drastis akibat merosotnya harga minyak dunia pada waktu itu.

Tax Ratio
Tax Ratio adalah rasio antara penerimaan pajak dengan PDB.
Tax ratio yang rendah menunjukkan potensi yang masih banyak belum tergali.

Penerimaan Migas
Penerimaan migas merupakan penerimaan atas pajak dan royalti yang diekspor ke luar negeri.

Pengeluaran Negara
Fungsi pemerintah sebagai penstabil ekonomi, penyedia public good dan service dan mencegah ketimpangan dalam pendapatan masyarakat, tercermin dalam pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Adapun komponen-komponen pengeluaran Negara atau pemerintah adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Pemerintah :
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Rutin
2. Belanja Pembangunan

II. Belanja Untuk Daerah
1. Dana Pembangunan
a. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umum
c. Dana alokasi khusus
2. Dana Otonomi Khusus dan Perimbangan
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyeimbangan

Pembiayaan Defisit
Untuk mendorong tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, pemerintah dituntut untuk semakin dalam pengeluarannya.
Dalam hal ini pemerintah akan melakukan kebijakan anggaran yang defisit yaitu pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan. Adapun defisit tersebut dapat dibiayai dari :

 Tabungan dalam negeri
 Pinjaman dalam negeri
 Pinjaman luar negeri
 Pencetakan uang baru
Di Indonesia, setelah krisis ekonomi, pemerintah menetepkan kebijakan anggaran defisit.

Pembiayaan :
I. Pembiayaan Dalam Negeri
1. Perbankan Dalam Negeri
2. Non-Perbankan Dalam Negeri
a. Privatisasi dan Penjualan aset program restrukturisasi perbankan
b. Surat Utang Negara (Neto)
c. Penyertaan Modal Negara Secondary Mortgage Facility

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)
1. Pernikahan Pinjaman LN (Neto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri


Refleksi
Beban APBN dari tahun ke tahun terus meningkat mengingat kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja semakin besar dengan meningkatkan angkatan kerja per tahun.

Disamping itu pemerintah perlu menekan berbagai pengeluaran yang tidak urgen seperti sebisa mungkin menekan biaya perjalanan dinas, menekan diri untuk tidak selalu menuntut gaji yang tinggi seperti di Negara lain, sementara kinerja jauh dari seharusnya.

Share

Related Posts