download makalah, skripsi, tesis dll. |
- SKRIPSI ANALISIS PENGARUH EKSPOR SEKTOR INDUSTRI DAN PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
- SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN X
- SKRIPSI ANALISIS POTENSI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN X
- SKRIPSI ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, KURS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP CADANGAN DEVISA INDONESIA
- SKRIPSI ANALISIS SUMBANGAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN X
- SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH PDAM X
- SKRIPSI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH BESERTA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN X
- SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKAIAN AIR RUMAH TANGGA PDAM X
| Posted: 20 Feb 2012 09:14 PM PST
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, di masa lalu pernah mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak memperdulikan bantuan negara lain. Namun ternyata Indonesia tidak bisa terus menerus bertahan dalam kondisi seperti ini. Akhirnya Indonesia terpaksa mengikuti arus, membuka diri untuk berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi memenuhi kehidupan ekonomi nasionalnya (Amir MS, 1998 : 12). Jika saja dulu Indonesia tidak berani mengijinkan modal Jepang dan Amerika masuk dalam pertambangan minyaknya, mungkin perekonomian Indonesia tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Industrialisasi juga tidak akan berjalan jika saja Indonesia tidak mau mengimpor mesin tekstil dari Jepang, pabrik pupuk, pabrik semen, pabrik kayu lapis, dan Iain-lain dari negara-negara sahabat lainnya. Begitu pula keadaan ekonomi nasional kita bisa macet total jika saja Indonesia tetap tidak mau menjual karet ke negeri Belanda dan menjual tembakau, kopi, dan Iain-lain ke negara Eropa lainnya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam dunia yang sudah terbuka ini, hampir tidak ada lagi satu negara pun yang benar-benar mandiri, tapi satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Kenyataan ini lebih meyakinkan kita akan bertambah pentingnya peranan perdagangan internasional dalam masa mendatang demi kepentingan ekonomi nasional. Dalam hal ini, hubungan ekonomi internasional dalam suatu negara ditunjukkan oleh kegiatan perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor impor sebagai salah satu komponen penting dalam hubungan ekonomi luar negeri. Ekspor akan memperluas pasar barang buatan dalam negeri dan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam negeri mengembangkan kegiatannya. Impor juga dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi karena industri-industri dapat mengimpor mesin-mesin dan bahan mentah yang diperlukannya. Di Indonesia jenis barang yang biasa diperdagangkan ke luar negeri adalah barang Migas dan Non Migas. Barang migas meliputi minyak dan gas, sedangkan barang non migas meliputi komoditi tradisional termasuk produk industri dan pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, ditahun 1998 ekspor sektor industri secara keseluruhan sebesar US$ 34.593,2 juta, atau menurun sebesar US$ 252,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 total ekspor sektor industri Indonesia adalah sebesar US$ 37.671,1 juta. Ini berarti ekspor sektor industri mengalami penurunan sebesar 10.31% dari ekspor sektor industri tahun sebelumnya yang mencapai sebesar US$ 42.002,9 juta. Setelah itu ekpor Indonesia terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Terjadinya perubahan pada ekpor sektor industri, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan semakin besar tingkat investasi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi Indonesia merupakan penjumlahan dari Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi sektor industri Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena sektor industri merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Boediono (1999 : 12), Pertumbuhan Ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stabil. Terkadang menunjukkan peningkatan, penurunan, atau bahkan tetap dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 1986 hingga tahun 1989, tingkat pertumbuhan ekonomi nyata terus menerus mengalami peningkatan, yaitu dari 5,9% di tahun 1986 menjadi 6,9% di tahun 1988, dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 tingkat pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan tahun 1991 yaitu 7,0%. Dilanjutkan dengan tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, dan 5,8%. Sejak krisis moneter pada Agustus 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok sebesar -13,3% pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 1999 ekonomi bertumbuh sekitar 0,79%, 4,92% di tahun 2000, 3,4% di tahun 2001, dan 3,66%.di tahun 2002. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,1%. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penulis mencoba untuk membahas masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hubungannya dengan perdagangan internasional yang meliput ekspor dan impor dengan mengangkat judul "Analisis Pengaruh Ekspor Sektor Industri Dan Penanaman Modal Asing Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". 1.2 Perumusan Masalah Dalam penelitian ini, Penulis terlebih dahulu merumuskan masalah dengan jelas sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh Ekspor sektor industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ? 2. Bagaimana pengaruh Tingkat suku bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ? 3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ? 4. Bagaimana pengaruh Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ? 5. Bagaimana penagruh krisis ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ? 1.3 Hipotesis Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka Penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Ekspor berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, ceteris paribus. 2. Tingkat Suku Bunga berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, ceteris paribus. 3. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, ceteris paribus. 4. Konsumsi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, ceteris paribus. 5. Krisis Ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ceteris peribus. 1.4 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 5. untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, bahan studi atau tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan. 2. Menambah, melengkapi, sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang menyangkut topik yang sama. 3. Sebagai masukan yang akan bermanfaat bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait. 4. Untuk memperkaya wawasan ilmiah Penulis dalam kaitannya dengan disiplin ilmu yang Penulis tekuni. |
| SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN X Posted: 20 Feb 2012 09:12 PM PST
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam RPJM I Tahun 2005-2009 ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyara adil dan makmur yang merata material dan spiritual sebagai penjabaran dari tujuan pemerintahan negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Begitupun member makna bhawa pembangunan mengutamakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri dapat menikmati hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pada berbagai sektor hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (kemakmuran masyarakat secara menyeluruh) sehingga proses perobahan struktur perekonomian, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan merupakan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan sekaligus haras menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Ha ini berarti pula bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mampu untuk mencegah jurang pemisah yang makin melebar antara masyarakat kaya dan yang miskin. PDAM Tirtanadi X dalam keberadaannya menyediakan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, apakah rumah tangga, perasahaan dan bahkan pemerintah. Air bersih yang ditawarkan kepada para konsumen dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti : minum. masak, mandi dan sebagainya sehingga dalam perkembangannya menunnjukkan kenaikan yang prorsional dengan kenaikan jumlah penduduk sekaligus ramah tangga. Antisipasi terhadap kebutuhan permintaan air bersih yang meningkat maka pihak PDAM Tirtanadi telah melakukan berbagai upaya sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Kerangka kebijakan air bersih di Indonesia mengacu pada pengembangan air bersih wilayah perkotaan dengan bertumpu kepada investasi. Pendekatan investasi tersebut dipengarahi oleh tiga faktor : (a) karakteristik air baku, yang memperhatikan jenis sumber air, kuantitas dan kualitas, serta debit andalan; (b) kebijakan pemerintah, yang memfokuskan kepada penataan ruang, pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan demografi; dan (c) teknologi produksi, yang mempertimbangkan efisiensi ekonomi, distribusi, dan cakupan pelayanan. Secara teknis dan operasional, hal tersebut diimplementasikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai lembaga ekonomi penyedia air bersih. Permintaan akan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum untuk wilayah Kecamatan X semakin lama semakin meningkat sehingga perusahaan sebagai instansi penyedia air bersih diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan X. Selain sektor rumah tangga, permintaan air bersih juga berasal dari sektorsektor industri dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional usahanya. Pihak Tirtanadi haras mampu mengatur dan menjaga kesinambungannya sebagai penyedia air bersih dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mendorong masyarakat baik rumah tangga ataupun industri-industri atas permintaan air bersih yang haras dipantau oleh pihak Tirtanadi sebagai penyuplai air bersih. Air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirtanadi ke semua saluran-saluran pemakai air bersih dikontrol dengan adanya pemasangan meteran penghitung pemakaian air bersih di setiap rumah-rumah ataupun industri-industri. Jumlah pemakaian air bersih setiap waktunya akan tereatat dan akan dikenakan biaya oleh pihak PDAM Tirtanadi sebagai ganti ragi atas total pemakaian air bersih yang telah dinikmati oleh masyarakat Kecamatan X. Kecamatan X merapakan salah satu kecamatan yang ada di Kota X dengan penduduk sebanyak 75.154 orang dengan luas 5,33 KM atau 2,01% dari luas seluruh kota X, dimana masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau sebagai pelanggan air bersih tahun 2006 sebanyak 25.161 keluarga sedangkan sebagai pelanggan sebanyak 10.422 pelanggan atau sebesar 96% dari penduduk Kecamatan X (X Dalam Angka 2007). PDAM Tirtanadi haras memperhatikan sumber-sumber debet air bersih yang dimiliki untuk tetap dapat memenuhi permintaan masyarakat akan air bersih. Faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab meningkatnya permintaan air bersih di Kecamatan X haras senantiasa dijaga dan dipantau untuk menghindari terjadinya krisis air bersih di Kecamatan X. Sejalan dengan keterangan di atas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul : "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengarahi Permintaan Air Bersih Di Kecamatan X". 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh harga air terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X ? 2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X ?. 1.3 Hipotesa Teori empirik sebagaimana yang dikemukakan oleh Husein Umar (2007 : 124) sebagai berikut : Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dewngan menggunakan data empiris dari hasil penelitian. Berdasarkan observasi/penelitian pendahuluan di lapangan, maka penulis membuat suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah ada pengaruh harga air terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X. 2. Apakah ada pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X. 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh harga air terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan air bersih di Kecamatan X. 1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama yang meneliti masalah permintaan Air Minum di Kecamatan X. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi daerah X dalam menentukan mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan Air Minum di Kecamatan X. 3. Sebagai referensi bagi semua pihak. |
| Posted: 20 Feb 2012 09:11 PM PST
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan pemerintahan daerah ke arah otonomi dan desentralisasi keuangan (fiscal desentralisation) terlihat semakin nyata setelah diterapkannya undang-undang yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Faktor kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan self supportingnya pada bidang keuangan. Kemampuan mengelola keuangan daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya pajak dan retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan dinas daerah serta hasil penerimaan PAD yang sah lainnya harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah. Desentralisasi di Indonesia memiliki arti yang luas dan menimbulkan masalah yang baru dalam pembangunan daerah sebab selain keadaan keuangan pemerintah pusat yang sedang hancur juga kondisi di banyak daerah yang secara ekonomi maupun institusional belum siap. Maka sekali lagi implikasi baik daerah yang sudah maju ataupun yang masih terbelakang harus lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing termasuk dari aspek pembiayaannya. Tentu saja semakin kecil ketergantungan daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat maka tingkat kemandiriannya akan semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung j awabnya. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 8, menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten X berjalan tidak stabil, pada masa sebelum otonomi daerah yakni pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari Rp.5.371.562.000,- pada tahun 1998/1999 menjadi Rp.7.433.017.000,- dan dari tahun 1999/2000 mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2000 menjadi Rp.6.705.281.000,-. Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah pertumbuhan PAD Kabupaten X terus mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah mempunyai peran yang lebih besar bila dibandingkan dengan sektor yang lain dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut. ** tabel sengaja tidak ditampilkan ** Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam menggali dana Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.34 Tahun 2000 tersebut maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten X yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya yang bersumber dari sektor Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud. Untuk itu, dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten X diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan dari sumber-sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jumlah lokasi pemungutan, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber dari penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selama ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut. ** tabel sengaja tidak ditampilkan ** Dilihat dari tabel 1.2 tersebut, bila dibandingkan dengan pos-pos Retribusi Daerah yang lain, Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten X terus menerus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian bila dibandingkan dengan pos-pos Retribusi yang lain, Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten X mempunyai nilai nominal terkecil setelah retribusi Pelayanan Pemakaman yang mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp .600.000,-. Kondisi ini disebabkan karena masih sedikitnya lokasi pemungutan retribusi yang hanya satu lokasi berada di Rumah Sakit Umum Daearah X (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000). Oleh karena itu, perlu adanya penambahan lokasi pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipandang potensial dan prospektif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten X yang tercantum pada uraian di atas yaitu kondisi besarnya nilai nominal dari penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten X yang masih minim/kecil bila dibandingkan dengan pos-pos Retribusi Daerah yang lain, maka dalam skripsi ini akan dibahas suatu topik yaitu : Analisis Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun suatu perumusan sebagai berikut : 1. Bagaimana gambaran umum pertumbuhan dan kontribusi retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X ? 2. Bagaimana kondisi nyata kinerja pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten X ? 3. Berapa besar potensi retribusi Tempat Khusus Parkir pada lokasi pemungutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ? 4. Berapa besar potensi retribusi Tempat Khusus Parkir pada lokasi yang prospektif untuk dikembangkan ? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui gambaran umum pertumbuhan retribusi Tempat Khusus Parkir serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah X. 2. Mengkaji kondisi nyata yaitu kinerja pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten X. 3. Mengkaji dan menghitung potensi retribusi Tempat Khusus Parkir pada lokasi pemungutan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah. 4. Mengkaji dan menghitung potensi retribusi Tempat Khusus Parkir pada lokasi yang prospektif untuk dikembangkan. D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir. 2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya yang berhubungan dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir. 3. Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah. |
| SKRIPSI ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, KURS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP CADANGAN DEVISA INDONESIA Posted: 20 Feb 2012 09:07 PM PST
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tata ekonomi Indonesia yang ada sampai akhir 1970-an dapat dikatakan tata ekonomi peninggalan kolonial, kehidupan ekonomi di dominasi sektor pertanian, perkebunan, dan ekstraktif. Sejak proklamasi kemerdekaan, sampai dikeluarkannya UU No I/67/dan UU No 6/68 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, atau tepatnya sampai saat dimulainya Repelita I. Kita belum berkesempatan memperbaiki tata ekonomi nasional. Namun guna pengembangan tata ekonomi yang lebih menuju akan kesejahteraan, maka pemerintah sebagai pihak yang berotoritas mengembangkan arah kebijakan dalam pembangunan Industrialisasi guna menaikan perekonomian nasional. Pembangunan yang pada awalnya berpusat terhadap sektor pertanian kini berganti arah menjadi sektor industri. Karena melihat begitu banyak negara yang telah diuntungkan melalui industrialisasi, kita pun ikut beranjak kearah yang sama. Dorongan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat di Indonesia membuat perubahan ini dilakukan agar negara tidak banyak mengalami pengeluaran atas barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami begitu banyak dinamika di tahun 1980-an. Pada tahun 1983 terjadi resesi global dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Di tahun 1983 terjadi deregulasi perbankan, yakni kebijakan yang diambil karena Indonesia mengalami banyak kemunduran ekonomi. Kebijakannya, yakni mempertinggi efisiensi dan mobilisasi dana. Pergerakan yang positif dari kebijakan ini adalah cuaca perekonomian internasional yang semakin baik dan hal ini mulai terlihat dampaknya sekitar tahun 1984-1985. Setiap arah kebijakan tentunya diharapkan mampu memberi sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun perlu waktu untuk mengecap keberhasilan suatu kebijakan. Seperti yang sudah di jelaskan di atas pergerakan ekonomi yang baik dimulai kembali di tahun 1984-1985, namun gejolak ekonomi kembali terjadi di tahun 1986. Suatu fenomena besar kembali terjadi yakni devaluasi kembali yang dilakukan oleh pemerintah. Cara-cara mengatasi gejolak ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakannya (Deregulasi). Hasilnya di tahun 1989 pertumbuhan ekonomi mulai menunjukan sisi positifnya, ditandai dengan ketiadaan ancaman devaluasi, cadangan devisa yang tinggi, tinggkat inflasi yang rendah dan terkendali, suku bunga yang cenderung menurun, serta kurs rupiah yang relatif stabil. Dengan di mulainya industrialisasi di Indonesia maka dengan sendirinya dibutuhkan devisa. Sumber pembiayaan perdagangan luar negeri tersebut disimpan dalam cadangan devisa, yang dipertanggung jawabkan oleh Bank Indonesia. Dan dicatat dalam neraca pembayaran Bank Indonesia.. Semakin giat kita melakukan industrialisasi semakin banyak devisa yang dibutuhkan. Dan kebutuhan itu diperuntukan untuk barang konsumsi namun kini perlahan berubah untuk pemenuhan barang modal dan bahan baku. Devisa juga banyak digunakan untuk pembangunan proyek-proyek industri maupun proyek seperti jalan, jembatan, dermaga, landasan udara, terminal. Devisa yang digunakan guna pembangunan ini adalah berasal dari devisa hasil ekspor kita baik migas maupun non-migas dan hasil jasa pariwisata. Bahkan devisa kita juga diperoleh dari peminjaman hutang luar negeri agar mampu menjalankan pembangunan tersebut. Ringkasnya adalah devisa mutlak perlu untuk negara yang giat membangun (Amir.M.S,2004) Seiring dengan pergerakan pembangunan tersebut maka arah kebijakan industri kita pun ditetapkan jenis industri subsitusi impor, yakni barang-barang yang tadinya di impor dan kemudian di coba dibuat dalam negeri.. Valuta asing (Foreign Exchange Rate) diperlukan untuk mengimpor perlengkapan proyek-proyek industri manufakturing aneka jenis sesuai dengan jenis produk yang dibuat. Jenis Industri yang berkembang kebanyakan industri yang menghasilkan barang konsumsi primer seperti tekstil, pakaian jadi, terigu, makanan kaleng, obat-obatan dan barang konsumsi lainnya. Selama periode pembangunan industrialisasi dalam negeri tentunya yang menjadi pertanyaan adalah sumber cadanga devisa negara kita. Cadangan devisa tentunya menjadi suatu indikator yang kuat untuk melihat sejauh mana suatu negara mampu melakukan perdagangan dan menunjukan perekonomian negara tersebut. Yang menjadi sumber cadangan devisa awalnya adalah keyakinan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah dan tentunya patut di perdagangkan ke luar negeri dan selebihnya pendanaan di dapat melalui bantuan luar negeri baik melalui hutang luar negeri juga melalui hibah atau sering disebut capital outflow. Neraca pembayaran yang merupakan alat untuk melihat posisi cadangan devisa Indonesia sejak tahun 1989/1990 selalu mengalami surplus, namun apabila terjadi defisit biasanya diimbangi dengan adanya arus modal dari luar. Seiring perkembangan pemerintah sebagai otoritas pemberlaku kebijakan serta pelaku gerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pendanaan tersebut lebih di dominasi atas hutang luar negeri yang dianggap sebagai masukan pendapatan saat itu bagi pemerintah. Kondisi perekonomian Indonesia turut mengalami kejatuhan pula di saat perdagangan valuta asing juga mengalami kejatuhan di kawasan Asia. Diawali oleh guncangan pasar asing di Thailand, dan kemudian menjalar ke pasar valuta asing di negara-negara lainya di Asia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak negatif terhadap posisi neraca pembayaran, terutama karena jumlah utang luar negeri makin membengkak, dimana pada tahun 1997, total stok utang luar negeri secara rill 64,2% GDP 95,3% dan perekonomian Indonesia pun masih tarus mengalami masalah. Selain dari faktor diatas, yang menggerogoti cadangan devisa Indonesia adalah harga minyak. Faktor ekstern ini yang tidak bisa dikendalikan. Dalam kasus resesi pada tahun 1986, kejadiannya kurang lebih disebabkan karena harga ekspor minyak turun sampai titik terendah 9 dolar AS/ barrel. Situasi buruk ini juga diperparah kebutuhan BBM yang terus meningkat dalam negeri sementara produksi minyak Indonesia terus menurun mengakibatkan terus terkurasnya cadangan devisa Indonesia hanya untuk memenuhi BBM dalam negeri. Posisi cadangan devisa suatu negara dikatakan aman biasanya apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya untuk tiga bulan impor. Pada tahun 1996 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8 % per tahun dan inflasi pada 5 bulan pertama mencapai tingkat yang terendah selama 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Investasi langsung luar negeri mencapai 6,5 Juta dolar AS per tahun fiskal 1996/1997 (cukup untuk 5 bulan impor), Posisi cadangan devisa Indonesia sampai pada paruh pertama tahun 1997, perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang cukup baik yang ditandai dengan menguatnya beberapa indikator makro ekonomi, tahun 1998 cadangan devisa Indonesia mencapai 23,90 Triliun rupiah, akan tetapi akibat krisis ekonomi merosot hingga bulan September 1999 berkisar 16,01 Miliar dolar AS (Tambunan, 2000) dan jika kita menilik ditahun berikutnya diluar dari penelitian ini kini posisi cadangan devisa tahun 2008 sebesar dan per -Januari 2009 menunjukan posisi cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 335,715 Milliar.(www.bi.id) Kegunaan kondisi cadangan devisa harus dipelihara, agar transaksi internasional dapat berlangsung dengan stabil. Tujuan pengelolaan devisa merupakan bagian yang tak terpisahkan juga dari upaya menjaga nilai tukar, dimana menipisnya cadangan devisa akan mengundang spekulasi rupiah dari para spekulator, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas perlu mempertahankan stabilitas nilai tukar. Kondisi Indonesia setelah krisis ekonomi menunjukan tersedotnya cadangan devisa untuk kebutuhan dalam negeri. Karena devisa ekspor lebih rendah dari devisa impor. Dalam upaya mempertahankan cadangan devisa pada tingkat yang aman perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia, yaitu Ekspor, Impor dan Kurs nilai tukar rupiah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul " Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs nilai tukar rupiah terhadap Cadangan Devisa Indonesia " 1.2. Perumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut : 1. Apa pengaruh Ekspor terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia 2. Apa pengaruh Impor terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia 3. Apa pengaruh Nilai tukar (Kurs) terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. 1.3. Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek peneliti dimana tingkat kebenaranya masih perlu di uji. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap cadangan devisa di Indonesia 2. Impor mempunyai pengaruh negatif terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia 3. Nilai tukar rupiah (Kurs) mempunyai pengaruh positif terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia 1.4. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekspor terhadap posisis cadangan devisa di Indonesia 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Impor terhadap posisi cadangan Devisa di Indonesia 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar Rupiah (kurs) terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. 1.5. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama Departemen Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 2. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai topik yang sama 3. Sebagai proses pembelajaran dan penambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni. |
| SKRIPSI ANALISIS SUMBANGAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN X Posted: 20 Feb 2012 09:03 PM PST
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang terus menerus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual yang lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan dalam GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999), pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak serta kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh rakyat. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sejalan dengan kebijakan dalam bidang otonomi daerah dituntut untuk dapat menggali sumber dana sendiri karena peran pemerintah pusat akan semakin dikurangi. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (pasal 157) mengenai pemerintahan daerah antara lain : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pos paj ak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. ** tabel sengaja tidak ditampilkan ** Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pos retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pos-pos yang lain. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat vital diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar. ** tabel sengaja tidak ditampilkan ** Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa retribusi pasar merupakan salah satu obyek retribusi daerah yang memberikan sumbangan terhadap retribusi daerah. Berlatar belakang dari pentingnya retribusi daerah dalam sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah serta potensi retribusi pasar sebagai sumber keuangan daerah, disini penulis bermaksud untuk mengangkat judul skripsi "Analisis Sumbangan Retribusi Pasar terhadap Pendapatn Asli Daerah Kabupaten X". Penulis mengangkat penelitian yang berlokasi di wilayah Kabupaten X karena penelitian mengenai sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah belum pernah diteliti sebelumnya di wilayah Kabupaten X. B. Rumusan Masalah Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sumbangan penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X ? 2. Bagaimana pengaruh luas pasar terhadap penerimaan retribusi pasar ? 3. Bagaimana pengaruh jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui sejauh mana sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten X. 2. Untuk mengetahui pengaruh luas pasar terhadap penerimaan retribusi pasar. 3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk bahan pemikiran dalam menentukan kebijakan khususnya masalah retribusi pasar. 2. Bagi peneliti Merupakan tambahan pengetahuan secara nyata untuk mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah. 3. Bagi pihak lain Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut. |
| SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH PDAM X Posted: 20 Feb 2012 09:01 PM PST
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu perubahan yang mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik secara materiil maupun spiritual. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Air merupakan tulang punggung bagi awal dan kelanjutan pengembangan industri dan tingkat hidup masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM X Kabupaten X adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten X yang bergerak pada bidang usaha pelayanan air bersih kepada masyarakat, terutama kepada pelanggannya. Dalam rangka mewujudkan peran PDAM X Kabupaten X secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat dengan kuantitas dan kualitas serta pelayanan yang prima, pemilik, pengelola dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan ini (stake holder) perlu mempunyai suatu persepsi dan titik pandang yang sama, terutama dalam hal menentukan visi dan misi. Adapun visi dan misi yaitu : Visi : Masyarakat Kabupaten X Mendapat Air Bersih Yang Layak misi : Senantiasa mampu melayani kebutuhan air bersih kepada masyarakat secara lebih baik. Untuk mensukseskan visi dan misi seperti diutarakan di atas diperlukan 3 (tiga) langkah strategis yang akan ditempuh oleh perusahaan yaitu : 1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sarana yang didasari suatu studi kelayakan (risibility study) yang matang. 2. Pemanfaatan Sarana Yang ada secara optimal. 3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara Profesional. Visi, Misi dan langkah-langkah strategis seperti diutarakan di atas adalah merupakan konsep dengan arti memerlukan pembahasan untuk menyatukan suatu persepsi dan titik pandang serta pola pikir yang sama atas keberadaan perusahaan ini. Dan selanjutnya untuk menjadi kriteria yang akan dipedomani dan dilaksanakan secara konstitusional, Visi, Misi dan langkah-langkah strategis ini terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bupati X yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan. Perusahaan Daerah Air Minum X Kabupaten X, dasar pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II X Nomor 08 tahun 1991 tanggal 2 Maret 1991 tentang Pendirian PDAM X Kabupaten Daerah Tingkat II X. Awal dari adanya pendistribusian air bersih kepada masyarakat Kabupaten X adalah di Kota Y dengan sumber air berasal dari Sitakka yang dikelola oleh Kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka yaitu sejak tahun 1926. Setelah Indonesia merdeka pengelolaan air bersih ini diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dati II X. Sejak penyerahaan air bersih diserahkan kolonial Belanda kepada Pemerintah Kabupaten Dati II X sampai dengan bulan Nopember Tahun 1974, pengelolaan air bersih dilaksakan secara kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II X. Masalah air bersih merupakan hal yang paling vital bagi kehidupan kita. Dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Dengan air yang bersih tentunya membuat kita terhindar dari penyakit. Kalau kita tahu, saat ini masalah air bersih merupakan barang yang langka di negeri tercinta kita ini, apalagi di kota-kota besar, air bersih merupakan barang yang mahal dan sering diperjualbelikan. Tidak seperti halnya beberapa puluh tahun yang lalu, saat itu air bersih mudah diperoleh dan selalu berlimpah mengalir di setiap sudut tanah negeri kita ini, karena pada waktu itu belum banyak terjadi polusi air dan udara. Dari rasa dan warnanya pun saat ini berbeda tidak sealami dulu dikarenakan polusi tersebut. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga pemerintah selalu berupaya membangun sarana air bersih. Penyediaan air bersih bisa diusahakan sendiri oleh masyarakat atau perusahaan. Air bersih salah satu kebutuhan vital manusia, sehingga manusia selalu berupaya mendapatkan air bersih terutama untuk keperluan minum. Di Kabupaten X hingga tahun 2001, baru 6 kecamatan yang telah menikmati sumber air bersih yang dikelola perusahaan air minum (PDAM), disamping itu ada beberapa kecamatan yang sudah menikmati air bersih tetapi dikelola secara swadaya/penduduk setempat. Jasa pelayanan PDAM X semakin meningkat setiap tahun baik ditinjau dari perkembangan jumlah pelanggan dan produksi air bersih. Pada tahun 2001 jumlah pelanggan sebanyak 5109 pelanggan 1.473.248 M meningkat sebesar 20 persen untuk pelanggan dan 2 persen untuk produksi. Dilihat dari jenis pelanggan yang menikmati jasa PDAM tercatat 90 persen adalah rumah tangga dan 7 persen untuk usaha toko/industri, selebihnya untuk umum, instansi dan Iain-lain. Berdasarkan uraian yang telah dikemukan diatas, maka penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai permintaan air bersih tersebut dengan judul skripsi "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Air Bersih PDAM X Kabupaten X". 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu : 1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan total keluarga terhadap permintaan air bersih pada PDAM X ? 2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran energi terhadap permintaan air bersih pada PDAM X ? 3. Bagaimanakah pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap permintaan air bersih pada PDAM X ? 4. Bagaimanakah pengaruh pengaruh sumber air lainnya (Dummy) terhadap permintaan air bersih pada PDAM X 1.3 Hipotesa Hipotesa merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas maka sebagai jawaban sementara penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Pendapatan total keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. 2. Pengeluaran energi mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. 3. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan bersih pada PDAM X. 4. Sumber air lainnya mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan total keluarga terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran energi terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap permintaan air bersih PDAM X. 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh sumber air lainnya terhadap permintaan air bersih pada PDAM X. Adapun yang menjadi manfaat daripada penulisan ini adalah : 1. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca lainnya tentang faktor-faktor permintaan air bersih X Kabupaten X dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan. 2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna bagi pengambil keputusan di masa yang akan datang dan juga sebagai bahan referensi. 3. Dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-instansi yang terkait. 1.5. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data dan sistematika penulisan. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI Berisi tentang penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini, teori permintaan, fungsi permintaan, elastisitas permintaan, hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan oleh tingkat harga barang lain, tingkat harga barang sendiri, pendapatan, distribusi pendapatan, selera, jumlah penduduk, ekspektasi, serta rumah tangga sebagai konsumen. BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini akan dijelaskan metode estimasi data yang digunakan dalam penelitian ini serta pengujian-pengujian yang akan dilakukan terhadap hasil estimasi data yang diperoleh. BAB IV HASIL DAN ANALISIS Berisi tentang hasil yang didapatkan dari pengujian-pengujian yang dilakukan terhadap hasil estimasi data serta menguraikan tentang data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner, selanjutnya dianalisis dengan metode yang telah ditentukan, dari analisis yang ada kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan sebagai penelitian. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan implikasi dari hasil penelitian. |
| Posted: 20 Feb 2012 08:58 PM PST
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hakekat pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Artinya bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan keamanan. Berbagai ukuran tersebut pada dasarnya berpangkal tolak pada tingkat perekonomian. Oleh karena itu untuk program pembangunan daerah lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Tentu saja arah dan pola pembangunan daerah tetap mendukung dan mengacu pada pedoman, arah dan haluan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten X Tahun 2003). Selanjutnya sebagai komitmen Pemkab X terhadap kesejahteraan masyarakat X khususnya sebagai kontribusi pada kesejahteraan nasional umumnya dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terencana, terarah dan berkesinambungan berdasarkan pada pedoman Propenas (Program pembangunan Nasional), Propeda (Program Pembangunan Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah) dan Repetada (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah). Berbicara mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menghadapi kondisi otonomi daerah, maka Kabupaten X harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten X menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Oleh karena itu dengan meninjau kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X yang yang tidak banyak diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran pembangunannya, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten X. Berdasarkan pada Pendapatan Regional Kabupaten X Tahun 2002, dapat diketahui bahwa program-program yang dijalankan pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yaitu berdasar pada penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang tercatat di Kabupaten X selama lima tahun dari 2000-2004 yaitu pada tahun 2000 ke tahun 2001 sebesar 12,87 persen, sedangkan pertumbuhan tahun berikutnya hingga tahun 2004 masing-masing adalah 12,33 persen; 9,20 persen dan 10,55 persen. Angka-angka pertumbuhan yang telah tercapai tersebut tidak menjadikan pemerintah daerah menjadi puas dan berdiam diri. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat X sangat dibutuhkan adanya peran aktif pemerintah Kabupaten X dalam mengelola keuangan daerah dan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten X Tahun 2000 sampai dengan 2004, peningkatan pendapatan asli daerah dari Rp. 8,41 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp. 16,48 miliar pada tahun 2001 atau meningkat 95,96 persen. Sementara pendapatan asli daerah tahun 2002 sebesar Rp. 26,18 miliar, sehingga peningkatannya sebesar 58,88 persen dibanding pendapatan asli daerah tahun 2001. Selanjutnya untuk tahun 2003 dan 2004 besar pendapatan asli daerah sebesar Rp. 28,46 miliar dan Rp. 30,79 miliar sehingga menimbulkan pertumbuhan sebesar 8,69 persen dan 8,20 persen. Seiring dengan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien. Jumlah belanja pembangunan tahun 2000-2004 yaitu sebesar Rp. 18,72 miliar, Rp. 78,29 miliar, Rp. 131,92 miliar, Rp. 71,78 miliar dan Rp. 45,77 miliar dari jumlah pengeluaran pembangunan tersebut menghasilkan pertumbuhan dari tahun ke tahun yaitu selama tahun 2000-2004 yaitu masing-masing adalah 318,20 persen; 68,50 persen; -45,58 persen dan -36,23 persen. Berangkat dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH BESERTA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN X". B. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah beserta pengeluaran pembangunan di Kabupaten X ? 2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah beserta pengeluaran pembangunan di Kabupaten X ? 3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten X ? C. Penegasan Istilah Untuk memperjelas istilah dan menghindari salah tafsir dari pembaca, maka diperlukan penegasan istilah. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999 : 1). Berdasarkan pengertian di atas pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertumbuhan output regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita yang mendorong kegiatan ekonomi lainnya dan pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta peluang berusaha dalam waktu jangka panjang. Kemudian sebagai salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang pengertiannya adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu (BPS, Pendapatan Regional Kabupaten X Tahun 2003 : 7). 2. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004 : 213). Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang ini terdiri dari : a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 3. Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif berbentuk investasi dari proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik maupun non fisik (Said Hamid Hasan, 1994 : 235). D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten X. 2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten X. 3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten X. 4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pengeluaran pembangunan di Kabupaten X. 5 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten X. E. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : Manfaat Ilmiah 1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang peneliti dapatkan di perkuliahan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah. Manfaat Praktis Bagi pemerintah Kabupaten X, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. |
| SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKAIAN AIR RUMAH TANGGA PDAM X Posted: 20 Feb 2012 08:57 PM PST
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah pada umumnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara otonom, simultan, dan berkesinambungan melalui proses pemberdayaan segala macam potensi yang ada. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara nyata, Pemerintah Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 , Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendapatannya sendiri untuk membiayai pengeluaran pembangunan di daerahnya. Mengacu pada tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah perlu diberi kewenangan untuk menetapkan pajak daerah, retribusi daerah serta tata cara pendirian perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah juga perlu memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan daerah baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya. Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Desentralisasi adalah fungsi pemerintah tertentu dalam mengambil keputusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan akhir dari desentralisasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD yang diharapkan dapat memberikan sumbangan laba terhadap pembangunan daerah dan juga untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Air mempunyai arti yang sangat penting bagi perikehidupan manusia, maupun makhluk hidup di dunia, baik sejak zaman dulu maupun pada zaman yang akan datang. Semua kegiatan kehidupan manusia dari kebutuhan pangan hingga pertumbuhan industri memerlukan air dengan jumlah yang cukup dan dengan kualitas sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian air tidak hanya diperlukan sebagai bahan kebutuhan pokok untuk kehidupan tetapi juga dipergunakan sebagai komiditi ekonomi. Namun demikian tanpa adanya pengelolaan yang benar, maka air tersebut dapat menjadi sumber malapetaka bila tidak dijaga kestabilannya. Ditinjau dari segi potensi terhadap suatu negara, fungsi dan manfaat air (baik air tanah maupun air permukaan), merupakan modal dasar dari pembangunan nasional suatu negara. Apabila tidak dikelola dengan benar, akan ada daerah yang kekurangan air, tetapi dilain pihak ada daerah yang berkelebihan air. Dengan kata lain akan terjadi kekeringan dan banjir. Oleh karena itu perlu perencanaan, pengendalian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak faktor-faktor yang tidak atau belum diketahui dalam teori teknik keairan, sehingga ketrampilan dan pengalaman sangat diperlukan bagi ahli-ahli teknik bidang keairan. Aturan dan penanganan masalah air tidak hanya di peringkat nasional tetapi juga oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, "Cabang-cabang poduksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara" dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dalam hal ini, Pemerintah Daerah kota X telah menangani masalah air tersebut, dimana penanggungjawab dalam produksi dan pemasarannya dipercayakan kepada PDAM X. Dengan tersedianya air minum oleh PDAM X tidak berarti seluruh masyarakat sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, melainkan masih banyak masyarakat menggunakan air sumur dan air sungai. Satu hal yang mengkhawatirkan adalah sebagian masyarakat menggunakan air yang tidak bersih, karena terkena limbah. Misalnya, sebagian pabrik yang membuang limbah perusahaannya ke sungai, sehingga air sungai menjadi tercemar dan menjadi sumber penyakit bila dipergunakan. Resiko yang bersumber dari limbah sampah yang tidak terurus, polusi dalam rumah, serta kondisi di sekitar rumah yang tidak sehat akan bertambah besar jika pemukiman itu padat penduduknya. Begitu salah satu terjangkit penyakit, maka yang lain akan segera tertular. Kondisi seperti ini salah satunya disebabkan faktor air bersih tidak cukup atau tidak dapat dinikmati oleh masyarakat kumuh yang dari segi ekonomi sangat lemah. Itulah sebabnya frekuensi sakit dan angka kematian di daerah-daerah kumuh itu relatif tinggi. Biaya-biaya kesehatan dan ekonomi yang terkait dengan kondisi-kondisi tersebut sangatlah besar, sehingga merupakan salah satu hambatan terbesar dalam upaya perbaikan standar hidup, khususnya bagi kalangan penduduk miskin. Di setiap masyarakat berjangkitnya penyakit dan epidemi selalu berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan membatasi sumber-sumber penyakit itu sendiri. Penyediaan air bersih dan sanitasi dapat menurunkan tingkat kematian. Sebagai contoh, anak-anak dalam keluarga yang fasilitas kesehatan dan kebersihan lingkungannya memadai, serta air bersih yang cukup kemungkinannya menderita diare 60% lebih kecil. Untuk itu pengolahan terhadap air yang akan dipergunakan sebagai air minum mutlak diperlukan. Pengolahan yang dimaksud adalah usaha-usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat suatu zat, sehingga didapat suatu air minum yang memenuhi standar air minum yang telah ditentukan. Peningkatan kuantitas adalah merupakan syarat kedua setelah kualitas, karena semakin maju tingkat hidup seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan air dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, PDAM sebagai perusahaan daerah di tiap-tiap Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab langsung dalam pelayanan kebutuhan akan air minum bagi penduduk, yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Dalam hal ini tidak terkecuali PDAM X. PDAM ini memiliki tugas yang besar dalam menjamin tersedianya air bersih bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat X. PDAM ini ikut bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terutama dari segi penyediaan air bersih. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya di dalam penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Air Rumah Tangga di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar PDAM X" 1.2 Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, rata-rata cuci kendaraan per bulan, luas lantai rumah, luas pekarangan dan jumlah kran air mempengaruhi terhadap pemakaian air rumah tangga di PDAM X. 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, rata-rata cuci mobil per bulan, luas lantai rumah, luas pekarangan dan jumlah kran air terhadap pemakaian air pada rumah tangga di PDAM X. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan masukan bagi pihak PDAM X dalam mengambil keputusan. 2. Sebagai bahan informasi, bahan studi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan termasuk Pemkot X. |
| You are subscribed to email updates from gudang makalah, skripsi dan tesis To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
0 komentar:
Post a Comment